 Birokrasi yang kompeten dan profesional adalah birokrasi yang memiliki sense of rensponsibility dan professionally dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab (Tupoksiwab) yang diamanahkan kepadanya.
Sense of Rensponsibility menuntut birokrasi mau dan mampu mempertanggungjawabkan Tupoksiwabnya, tidak melakukan Mal- administrasi dan senantiasa mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan golongan apalagi kepentingannya.
Sementara itu, birokrasi yang profesional adalah birokrasi yang memiliki kompetensi meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan Tupoksiwabnya.
Konsep birokrasi banyak dimaknai secara berbeda-beda bergantung pada konteksnya, yaitu
Birokrasi sama dengan Biro, organisasi publik berskala besar seperti organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah. Birokrasi dimaknai sebagai metode pengalokasian sumber daya (manusia, uang, meterial dan teknologi) yang lebih mengarah pada manajemen kelembagaan, personel, ketatalaksanaan, pembiayaan dan teknologi administrasi (sarana dan prasarana) Birokrasi merupakan organisasi publik (Pemerintah) yang berorientasi nirlaba dan pada pemberian layanan masyarakat (Public service).
Bidang cakupan membangun birokrasi yang profesioanl berbasis kinerja menjadi sangat luas, meliputi aspek :
Kelembagaan, perlu dibangun dengan metode Right Sizing lebih mengedepankan pada ketepatan kuantitas dan jenis lembaga yang dibentuk, sedangkan metode Down Sizing lebih mengedepankan pada upaya mendekatkan pelayanan dengan yang dilayani. Perangkat Personel (Birokrat) Ketatalaksanaan Sumber daya keuangan dan peralatan (teknologi administrasi) Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jika kelima aspek atau dimensi birokrasi tersebut dapat dibangun niscaya dapat dihasilkan birokrasi yang kompeten dan profesional pada giliran berikutnya kinerja birokrasi dalam melaksanakan tupoksiwab terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat senantiasa bisa mencapai tataran optimal.
Referensi (Dr. Joko Widodo, MS, Widyaiswara DIKLATPIM II Jatim dan Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Untag Surabaya dalam materi "Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja") |
